Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...

Sementara itu, pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, mengingatkan DPR agar cermat dan ...

Ahli hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

jpnn.com, JAKARTA - Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mengikuti seminar politik hukum kajian mahasiswa bertema ...

Ahli Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radian Salman menegaskan, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus ...

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya akan segera membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...

Jakarta: Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy O.S. Hiariej, menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Menurutnya perlindungan hak asasi manusia men ...

Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.

Dia menegaskan filosofi utama hukum acara pidana harus berorientasi pada perlindungan HAM dan menghindari kesewenang-wenangan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin mendorong agar persidangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur soal persidangan secara daring. “Terobosan positif ini tentunya perlu ...

RUU KUHAP yang sedang dibahas menuai kritik karena pasal-pasalnya dinilai tumpang tindih dengan kewenangan penegak hukum. Ini tanggapan pakar.