RKUHP mengancam denda maksimal Rp 5 miliar bagi orang yang merusak lingkungan hidup. Berbagai macam sebab musabab bisa dikenakan pasal berlapis. TEMPO.CO, Jakarta - Draf final Rancangan Kitab ...
Polemik tentang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) kian memanas, menyusul wacana pemidanaan komunitas LGBT dalam RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kini tengah dibahas ...
RKUHP disahkan menjadi UU oleh DPR siang ini. KUHP baru itu akan mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025. Namun masih ada yang menilai pasal dalam RKUHP bisa berpotensi karet.
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan oleh DPR RI jadi Undang-undang (UU). Meski begitu, proses pengesahan KUHP baru dalam rapat paripurna tersebut ternyata diwarnai ...
TEMPO.CO, Jakarta - Salah seorang anggota tim perumus Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) Andi Hamzah mengatakan pasal makar adalah warisan Belanda. Adapun pencantumannya di KUHP baru ...
JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah digodok anggota dewan rupanya juga mengatur pidana soal praktik klenik. Dalam Pasal 252 pada draf, mengatur pidana ...
Asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi sorotan sejumlah guru besar.
Prof Agus juga menekankan, tidak boleh mempersoalkan dominus litis sebagai alasan jaksa meminta kewenangan lebih. Perlu ada ...
Merdeka.com - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengatur mengenai perzinaan. Namun, aturan pidana ini merupakan delik aduan. Dikutip dari draf RKUHP 30 November 2022, pada bab Tindak ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Andul Fickar Hadjar mengapresiasi pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, setelah sekian lama akhirnya ...
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tumpang tindih kewenangan kepolisian dan kejaksaan terus menjadi sorotan, salah satunya dari Pakar Hukum Administrasi Unair Prof Dr Sri Winarsi, S.H., M.H., Prof Winarsi ...
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tumpang tindih kewenangan kepolisian dan kejaksaan terus menjadi sorotan, salah satunya dari Pakar Hukum Administrasi Unair Prof Dr Sri Winarsi, S.H., M.H., Prof Winarsi ...