KEPUTUSAN DPR dalam revisi peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR terkait perluasan kewenangannya untuk mengevaluasi pejabat yang mereka pilih dengan mendasarkan diri pada peraturan ...

REVISI TATIB Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi kilat Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. TRIBUNTORAJA.COM – Dewan ...

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa penyisipan satu pasal dalam revisi Tata Tertib DPR merupakan bentuk penegasan fungsi ...

DPR kini berwenang mencopot pimpinan lembaga negara lewat perubahan tata tertib. Tata tertib DPR seharusnya hanya mengikat internal, bukan lembaga lain. Perubahan tata tertib DPR dibahas secara kilat ...

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mengkritik Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang memberi DPR wewenang untuk megevaluasi pejabat negara hasil uji kelayakan (fit and proper ...

Buktinya, penggambaran Papua dalam buku teks di sekolah dasar masih didominasi cara pandang yang tidak lengkap dan abai pada kontes sosial. Riset kami tahun 2024 menunjukkan bagaimana negara ...

DPR REVISI TATIB - Pimpinan DPR RI saat memberikan keterangan pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). Mereka memberikan keterangan mengenai DPR RI kini bisa mengevaluasi ...

Revisi ini menambahkan Pasal 228A dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pasal ini memiliki dua ayat yang mengatur evaluasi berkala pejabat negara: DPR dapat melakukan evaluasi ...

Tata tertib baru DPR menuai kritik karena memberikan kewenangan parlemen untuk mengevaluasi pejabat negara. Pejabat yang melalui uji kepatutan dan kelayakan bisa dievaluasi, dan hasil evaluasi ...

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) dalam rapat paripurna, Selasa (4/2/2025). Salah satu perubahan ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memberi penegasan bahwa revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bukan untuk memberikan kewenangan mencopot pejabat negara.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI menyepakati Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang mengatur evaluasi berkala calon pejabat publik ...