Liputan6.com, Jakarta Daftar pustaka merupakan komponen penting dalam sebuah karya tulis ilmiah yang mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan penulis dalam menyusun karyanya. Daftar ini ...

Struktur lengkap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diumumkan. Struktur badan ini terdiri dari 38 pengurus yang terdiri dari Dewan Direksi, Pengawas, Pengarah, ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apa isi UU TNI terbaru? Berikut ini daftar pasal yang ...

Inilah info jasa tukar uang baru 2025 dan cara cek daftar lokasi lewat link penukaran uang baru Bank Indonesia, klik https://pintar.bi.go.id login. PENUKARAN UANG BARU - Laman https://pintar.bi.go.id/ ...

ILUSTRASI TNI - Isi RUU TNI yang disahkan DPR RI apa saja. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. SERAMBINEWS.COM - Dewan Perwakilan ...

ILUSTRASI TNI - Isi RUU TNI yang disahkan DPR RI apa saja. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bintara dan tamtama: 55 tahun ...

ILUSTRASI ANGGOTA TNI - Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) Kamis (20/3/2025). TRIBUNPEKANBARU.COM - "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah meresmikan ...

3. Pasal 47 Revisi UU TNI yang disahkan resmi menetapkan 14 kementerian/lembaga yang boleh diisi oleh prajurit TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri atau pensiun. Padahal, dalam UU sebelumnya TNI ...

KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. RUU TNI disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam Sidang Paripurna DPR RI yang ...

Tangkapan layar laman https://portal-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/ UTBK SNBT 2025 - Tampilan portal SNPMB untuk daftar SNBT 2025 diambil pada Selasa (11/3/2025). Simak tata cara daftar UTBK SNBT ...

Draf final RUU TNI yang disepakati untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi undang-undang memuat daftar 14 lembaga atau kementerian yang bisa ditempati prajurit aktif. Jumlah itu berkurang dari ...