JAKARTA, iNews.id - Komisi III DPR memastikan Kejaksaan tetap menjadi penyidik tindak pidana korupsi ( tipikor) dalam revisi ...

TEMPO.CO, Jakarta-Pakar hukum pidana Universitas Nasional, Ismail Rumadan, menyoroti pentingnya memperkuat peran penyidik Kejaksaan Agung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas ...

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti aturan penyadapan seperti yang ada di revisi Undang-Undang KUHAP. Sahroni yakin aturan penyadapan di ...

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR RI segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana disingkat RUU ...

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons KPK yang menyatakan akan menerapkan asas lex spesialis atau tidak akan ikut aturan penyadapan yang tercantum dalam RUU KUHAP yang masih dibahas.

Hal paling baru terkait adanya pengaturan mekanisme soal keadilan restoratif (restorative justice) atau penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sebelumnya tidak ...

JawaPos.com - Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dipastikan bergulir. Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat presiden (Surpres) kepada DPR untuk ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini ...

RUU KUHAP - Komisi III DPR RI mulai menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada hari ini Senin (24/3/2025).

JawaPos.com - DPR RI tengah membahas RUU KUHAP. Salah satu poin yang tengah direvisi adalah Pasal 31 RUU KUHAP yang mewajibkan setiap tahap pemeriksaan harus dilengkapi oleh kamera pemantau atau CCTV.