Puan Maharani menyatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan dilakukan setelah DPR menyelesaikan ...

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar rilis survei terbaru terkait RUU KUHAP, salah satunya soal kedudukan penyidik antarlembaga penegak hukum. Hasilnya, sebanyak 51,6 ...

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman, dalam konferensi pers revisi KUHAP di Ruang Komisi III DPR RI, Komplek MPR/DPR RI, Kamis (20/3/2025). tirto.id/ M. Irfan Al Amin tirto.id - Survei nasional ...

jpnn.com - JAKARTA – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan mayoritas publik mendukung kesetaraan penyidik, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus pidana ...

Jakarta, VIVA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan mayoritas publik mendukung penyidik setara serta peningkatan tansparansi dan akuntabilitas penanganan kasus pidana untuk dimasukkan dalam ...

Dukungan ini berkaitan dengan rencana revisi Undang-undang tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Hasil survei juga mendapati bahwa publik mendukung peningkatan ...

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terbaru terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Hasilnya, sebanyak 70,3 persen publik tidak mengetahui bahwa pemerintah dan DPR RI ...

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peneliti LSI, Yoes C Kenawas mengungkap, hasil survei nasional berlatarbelakang isu RUU KUHAP pada periode 22-26 Maret 2025 menyimpulkan beberapa poin ...

Hal ini disampaikan Zamzam menanggapi bergulirnya isu pencabutan kewenangan kejaksaan menangani perkara korupsi, melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Sekalipun DPR sudah ...

Saat ini pemerintah sedang getol membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam Sidang Paripurna ke-13 DPR RI ...

2 Tahun 2002 ditunda sementara waktu. Menurutnya, proses pembahasan sebaiknya dilakukan setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai dibahas oleh DPR. "Kami melihat waktunya ...