Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum ...
Ahli Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Radian Salman menegaskan, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus ...
jpnn.com, JAKARTA - Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mengikuti seminar politik hukum kajian mahasiswa bertema ...
Universitas Muhammadiya Malang (UMM) menggelar Seminar Nasional Sinkronisasi dan Harmonisasi Materi RUU Kejaksaan & RUI KUHAP. Ini karena KUHAP dinilai menjadi induk aturan sistem peradilan pidana di ...
Malang, VIVA – Para akademisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, memberikan masukan terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum. Jika undang-undang tersebut disahkan, maka berpotensi merugikan ...