Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara ...

Guru Besar UIN KHAS Jember, Prof Dr KH M Noor Harisudin SAg SH MFilI CLA CWC menekankan bahwa RUU KUHAP berpotensi ...

DPR berencana menyelesaikan revisi KUHAP agar bisa disahkan pada Januari 2026. Akan memangkas sejumlah kewenangan kepolisian.

Wacana revisi kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) terus menjadi sorotan, terutama terkait beberapa ketentuan ...

Kepercayaan masyarakat menurun. Pembaharuan KUHAP, revisi UU Polri, dan pendidikan antikorupsi menjadi kunci dalam ...

Perumusan RUU KUHAP yang baru harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum ...

Prof. Dr. KH M Noor Harisudin SAg SH MFilI CLA CWC menekankan bahwa RUU KUHAP berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai perlu dirumuskan dengan bijak agar tidak ...